Skandal Plagiasi Modul Ajar: Menguak Maraknya Praktik Jiplak Massal Perangkat Pembelajaran demi Mengejar Tenggat Waktu Upload Sistem

Implementasi kurikulum baru yang dibarengi dengan digitalisasi birokrasi pendidikan sedianya menuntut guru untuk menjadi kreator yang inovatif. Pendidik kini diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran yang dipersonalisasi—seperti Modul Ajar, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), hingga dokumen Aksi Nyata—lalu mengunggahnya ke berbagai platform digital kementerian sebagai bukti pemenuhan kinerja.

Namun, ketika idealisme regulasi di Jakarta berbenturan keras dengan realita sempitnya waktu mengajar dan beban administrasi yang menumpuk di daerah, sebuah rahasia umum yang memilukan pun pecah di lapangan. Ruang-ruang digital kini dipenuhi oleh praktik plagiasi modul ajar secara massal. Demi mengejar tenggat waktu (deadline) kunci sistem aplikasi yang tidak kenal ampun, ribuan guru terpaksa mengambil jalan pintas: menjiplak, mengubah nama, dan mengunggah dokumen milik orang lain. Mengapa sistem yang dirancang untuk meningkatkan mutu ini justru menyuburkan budaya menyontek massal di kalangan para pendidik?

Sistem yang Mengejar Formalitas, Bukan Kualitas

Akar utama dari skandal plagiasi massal ini adalah paradigma penilaian sistem yang sangat mekanistik. Platform digital kementerian sering kali hanya bertindak sebagai “mesin pengumpul dokumen”. Indikator keberhasilan seorang guru dalam sistem tersebut dinilai dari apakah dokumen sudah terunggah atau belum sebelum tenggat waktu berakhir, bukan pada apakah modul tersebut benar-benar dipraktikkan secara efektif di dalam kelas.

Kondisi “kejar tayang” ini menciptakan kepanikan massal. Seorang guru yang mengajar puluhan jam seminggu, masih harus mengoreksi tugas, mendampingi siswa, dan mengurusi administrasi sekolah, secara rasional tidak akan memiliki waktu sisa yang cukup untuk menyusun puluhan lembar modul ajar yang orisinal dan mendalam dari nol. Jalan pintas berupa teknik copy-paste (salin-tempel) dari Google Drive bersama, grup Telegram, atau memodifikasi sedikit dokumen milik Guru Penggerak di daerah lain akhirnya menjadi satu-satunya katup penyelamat agar karir administrasi mereka tidak membeku di sistem.

Suburnya Pasar Gelap dan Komodifikasi Perangkat Pembelajaran

Paniknya para guru di hadapan tenggat waktu upload sistem ini melahirkan peluang bisnis yang oportunistis di internet. Di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan grup-grup WhatsApp, kini menjamur “pasar gelap” perangkat pembelajaran.

Modus komodifikasi ini berjalan sangat vulgar:

Paket Modul Instan Berbayar: Oknum-oknum tertentu menjual paket kilat berisi ratusan draf modul ajar, ATP, dan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) untuk semua mata pelajaran dengan harga murah. Jualan utamanya adalah kalimat: “Tinggal edit nama sekolah, siap upload, dijamin lolos validasi sistem!”
Sindrom Jasa Joki Administrasi: Karena keterbatasan waktu atau kemampuan teknologi, tidak sedikit guru—khususnya yang sudah senior—terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk membayar “joki” demi mengisikan akun aplikasi kinerja mereka dengan dokumen-dokumen hasil jiplakan.

Tragedi Pedagogi: Ruang Kelas yang Kehilangan Ruh Kontekstual

Ketika sebuah modul ajar lahir dari rahim plagiasi dan formalitas, maka esensi dari pembelajaran itu sendiri telah mati. Modul ajar sejatinya dirancang secara khusus (kontekstual) untuk menyesuaikan karakteristik, minat, dan kemampuan murid di sekolah masing-masing.

Dampak buruk dari maraknya modul jiplakan ini sangat fatal bagi mutu ruang kelas:

Pembelajaran yang Melayang (Nir-Konteks): Sebuah modul ajar yang dirancang oleh guru di sekolah elite Jakarta yang difasilitasi internet cepat, dilempar dan diunggah secara mentah-mentah oleh guru di sekolah pelosok yang minim listrik. Akibatnya, panduan mengajar tersebut menjadi tidak membumi dan mustahil diterapkan di lapangan.
Hilangnya Otoritas Intelektual Guru: Guru yang mengajar menggunakan modul jiplakan kehilangan ruh kreativitasnya. Mereka hanya membacakan urutan kegiatan yang ditulis orang lain, tanpa memahami esensi filosofis di balik rancangan pembelajaran tersebut.
Krisis Keteladanan Moral: Ada ironi moral yang sangat mengerikan ketika seorang pendidik yang sehari-hari mengajarkan nilai kejujuran dan melarang siswanya menyontek, terpaksa melakukan tindakan plagiasi massal di bawah tekanan ancaman administratif sistem negaranya sendiri.

Kesimpulan: Hentikan Obsesi Dokumen, Fokus pada Interaksi Kelas

Skandal plagiasi modul ajar ini adalah bukti sahih bahwa digitalisasi yang dipaksakan tanpa melihat kesiapan ekosistem hanya akan melahirkan budaya kepalsuan. Sistem telah gagal membedakan antara guru yang benar-benar hebat mengajar di kelas dengan guru yang hanya hebat mengedit dokumen milik orang lain.

Pemerintah harus segera mengevaluasi total metode validasi kinerja digital ini. Kurangi secara drastis kewajiban mengunggah dokumen administrasi yang berlembar-lembar. Alihkan sistem penilaian pada aspek-aspek yang lebih substansial, seperti refleksi berkala yang otentik, observasi kelas yang jujur, dan umpan balik langsung dari siswa. Jangan biarkan energi intelektual para pencerdas bangsa habis terkuras dalam lingkaran setan plagiasi demi memuaskan algoritma dasbor statistik, sementara anak-anak didik kita di ruang kelas merindukan kehadiran utuh sang guru yang mengajar dengan jiwa.