Ancaman Deportasi Karir: Mengapa Guru yang Menolak Mengisi Aplikasi PMM Mulai Diancam dengan Sanksi Penundaan Kenaikan Pangkat?

Dunia pendidikan Indonesia tengah mengalami gelombang digitalisasi birokrasi yang masif, radikal, dan tanpa kompromi. Di garda terdepan transformasi ini, berdiri sebuah sistem digital bernama Platform Merdeka Mengajar (PMM), khususnya pada fitur Pengelolaan Kinerja Guru. Aplikasi yang awalnya diperkenalkan sebagai ruang berbagi dan belajar ini, kini telah bermutasi menjadi instrumen pengawasan mutlak penentu nasib administrasi kepegawaian.

Belakangan ini, suasana di ruang-ruang guru di berbagai daerah mendadak mencekam. Muncul laporan mengenai instruksi lisan maupun tertulis dari oknum birokrasi daerah yang bernada intimidasi: para guru yang enggan, menunda, atau menolak mengisi e-Kinerja di PMM mulai diancam dengan sanksi penundaan kenaikan pangkat hingga penahanan tunjangan. Fenomena “Ancaman Deportasi Karir” ini memicu pertanyaan mendasar: Mengapa sebuah aplikasi pembelajaran diubah menjadi alat pemaksa yang tega mengorbankan hak-hak normatif para pendidik?

Tekanan Target “100% Valid” dan Ego Sektoral Birokrasi Daerah

Untuk memahami mengapa ancaman sanksi ini begitu gencar ditiupkan ke akar rumput, kita harus melihat cara kerja rantai komando birokrasi di Indonesia. Di tingkat pusat, tingkat pengisian PMM oleh guru di suatu wilayah dijadikan indikator kinerja utama (IKU) keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi bagi Dinas Pendidikan Daerah.

Ketika rapor digital suatu daerah menunjukkan persentase pengisian PMM yang rendah, kepala dinas dan jajarannya akan mendapatkan teguran keras dari pusat. Akibat ketakutan akan penilaian buruk tersebut, ego sektoral birokrasi daerah bekerja secara instan dan represif. Demi mengejar target statistik “100% valid dan terisi” di dasbor kementerian, dinas pendidikan daerah melimpahkan tekanan tersebut kepada para kepala sekolah, yang kemudian terpaksa menggunakan instrumen ancaman pangkat dan sanksi sebagai cara tercepat mendisiplinkan guru. Guru tidak lagi dilihat sebagai pendidik, melainkan angka statistik di layar monitor pejabat.

Teknis yang Rumit vs Tugas Riil di Ruang Kelas

Alasan utama di balik resistensi para guru terhadap PMM bukanlah sifat antikemajuan atau gagap teknologi, melainkan beban kerja ganda (double burden) yang tidak manusiawi. Aplikasi ini menuntut guru untuk merancang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), mengunggah bukti karya, melakukan refleksi kompetensi, hingga mengumpulkan sertifikat diklat dalam tenggat waktu yang sangat ketat.

Di sisi lain, tugas riil guru untuk mengajar, mendidik, menyusun modul, dan mengoreksi tugas ratusan siswa di dunia nyata tetap berjalan penuh. Banyak guru senior yang kesulitan mengakses platform karena keterbatasan infrastruktur internet di daerah pelosok atau spesifikasi gawai yang minim. Ketika negara mengancam akan menunda kenaikan pangkat mereka hanya karena keterlambatan mengeklik tombol di aplikasi, negara sedang melakukan kriminalisasi administratif terhadap pengabdian nyata yang telah mereka tunjukkan di ruang kelas.

Dampak Destruktif: Komodifikasi Sertifikat dan Guru yang Kehilangan Fokus

Sanksi ancaman pangkat yang dipaksakan ini membawa dampak turunan yang merusak ekosistem pendidikan nasional:

Lahirnya Sindrom Jual-Beli Sertifikat: Demi menghindari sanksi penundaan pangkat, guru-guru terpaksa memburu poin di PMM dengan cara instan. Hal ini memicu suburnya bisnis webinar abal-abal yang menjual sertifikat PDF formalitas demi memenuhi tuntutan poin aplikasi, tanpa ada dampak nyata pada peningkatan mutu mengajar.
Siswa Menjadi Nomor Dua: Fokus guru bergeser secara drastis. Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat interaksi emosional dan transfer ilmu yang hidup, berubah menjadi kelas-kelas dingin di mana guru sibuk mengetik di laptop atau berswafoto demi membuat dokumen “Aksi Nyata” untuk diunggah ke platform.
Matinya Jiwa Merdeka Mengajar: Nama “Platform Merdeka Mengajar” menjadi ironi yang menggelikan. Tidak ada kemerdekaan ketika guru dipaksa, diancam, dan diintimidasi dengan karir mereka sendiri untuk menggunakan sebuah sistem digital yang belum sepenuhnya ramah terhadap realita infrastruktur di lapangan.

Kesimpulan: Kembalikan PMM sebagai Fasilitator, Bukan Alat Intimidasi

Digitalisasi birokrasi seharusnya memerdekakan dan mempermudah tugas manusia, bukan justru menciptakan bentuk perbudakan baru. Kenaikan pangkat dan hak profesional guru wajib dinilai berdasarkan dedikasi, kompetensi, dan dampak nyata mereka terhadap perkembangan karakter serta akademik anak didik di sekolah—bukan dari seberapa rajin mereka mengisi kolom di aplikasi e-Kinerja.

Kementerian dan Dinas Pendidikan harus segera menghentikan segala bentuk ancaman verbal maupun tertulis terkait sanksi kepegawaian berbasis platform digital ini. Evaluasi sistem PMM secara holistik, berikan dispensasi bagi daerah-daerah yang minim akses teknologi, dan kembalikan esensi platform ini sebagai wadah belajar sukarela yang menyenangkan. Jangan biarkan masa depan karir para pencerdas bangsa ini dihancurkan oleh arogansi dasbor statistik digital yang nir-kemanusiaan.